TENGGARONG – Panitia khusus (Pansus) Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) bentukan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Senin (29/3) kemarin memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar untuk membahas kembali masalah T3D. Hasilnya, pansus dan BKD sepakat mengunci jumlah T3D menjadi 5.701 orang.

“Ini sesuai verifikasi BKD. Jadi, tak ada lagi nanti orang yang tiba-tiba teriak kalau dia tak terdata,” ujar anggota pansus Awang Yachoub Luthman, kemarin.

Dijelaskannya, di 5.701 orang itu, akan diverifikasi lagi mana yang tak melanggar PP Nomor 48 tahun 2005 dan Undang Undang (UU) Nomor 43 tahun 1999. Kriteria PP Nomor 48 tahun 2005, yakni Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honornya di bawah 2005. Sementara di UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, mengatur mana tenaga tidak tetap yang akan masuk kategori PNS dan mana yang masuk kategori tenaga terampil atau outsourcing.

“Di 5.701 orang itu ada yang tak melanggar dua aturan itu dan akan segera diproses. Selain itu, kami juga merekomendasikan bagi 5.701 orang yang memenuhi aturan itu untuk segera diterbitkan SK T3D-nya,” katanya.

Bagi tenaga honor yang tak memenuhi PP Nomor 48 tahun 2005 dan UU Nomor 43 tahun 1999, akan dimasukkan dalam kategori tenaga terampil. Namun, tetap saja pengangkatannya menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang masih disusun di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen-PAN).

“Mau tidak mau ya seperti itu. Jadi outsourcing. Tapi saya tegaskan, yang menjadi outsourcing ini nantinya bukan tanpa keahlian, tapi tenaga yang memiliki skill dan kompetensi. Pengajuan tenaga T3D yang akan jadi outsourcing ini nantinya harus diusulkan tiap SKPD sesuai kebutuhan. Jadi sekali lagi, tenaga outsourcing ini bukan untuk sopir atau sekedar tenaga administrasi, tapi betul-betul memiliki kompetensi,” katanya.

Lantas bagaimana dengan tenaga honor yang tak memiliki kompetensi? Dijelaskan Awang, nantinya akan diberlakukan juga sistem kontrak.

“Seperti untuk T3D yang telah berumur di atas 46 tahun, mereka akan dipekerjakan dengan kontrak per tahun. Kalau kerjanya baik dan disiplin, akan terus diperpanjang maksimal hingga pensiun atau usia 55 tahun. Tapi, evaluasi tetap dilakukan, kalau buruk, disetop. Semua kami serahkan ke tiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah, Red.),” katanya.

Sementara, Kasubag Kepegawaian BKD Kukar Awang Feri mengatakan, dari 5.701 data pegawai tidak tetap yang masuk di data base BKD, diprediksi 3.000 di antaranya akan menjadi tenaga outsourcing. Ini sesuai pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Kukar Sulaiman Gafur yang menyebut 1.200 tenaga tidak tetap di Kukar yang memenuhi syarat aturan akan diangkat menjadi CPNS.

“Nanti kami akan lakukan verifikasi lagi. Yang jelas, jumlah T3D di kunci di 5.701,” tutupnya. (che)