TENGGARONG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutai Kartanegara (Kukar) diminta terus melakukan verifikasi terhadap 5.071 tenaga tidak tetap daerah (T3D) oleh DPRD Kukar sembari menunggu keluarnya rancangan peraturan pemerintah (RPP) baru.  Pasalnya, diprediksi dalam 3 bulan ini RPP sudah keluar.

“Kami memang terus melakukan verifikasi. Jumlah T3D memang sudah dikunci di 5.071 orang. Namun, harus segera dikategorikan dalam latar belakang pendidikannya. Karena, untuk menjadi outsourcing, tak bisa bila kompetensinya tak dibutuhkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah, Red.),” kata Kepala Sub Bagian Kepegawaian BKD Kukar Awang Feri.

Seperti diberitakan, dari 5.701 data pegawai tidak tetap yang masuk di data base BKD, diprediksi 3.000 di antaranya akan menjadi tenaga outsourcing. Ini sesuai pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Kukar Sulaiman Gafur yang menyebut 1.200 tenaga tidak tetap di Kukar yang memenuhi syarat aturan akan diangkat menjadi CPNS. Dari 3.000 yang bakal menjadi tenaga outsourcing itu, 1.639 di antaranya paling berpeluang karena memiliki ijazah D1-D3, dan S1-S3. DPRD Kukar menilai, verifikasi harus selesai dilakukan sebelum RPP yang akan merevisi PP 48 tahun 2005 tentang pelarangan pengangkatan tenaga honor keluar.

“Memang masalah T3D ini prioritas di Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri, Red.). Karena itu paling tidak dalam 3 bulan lagi sudah keluar RPP itu. Itu prediksi kami. Nah, supaya berbarengan, kami harap verifikasi yang dilakukan BKD juga sudah selesai. Sehingga begitu RPP keluar, T3D bisa langsung ditempatkan,” kata anggota komisi III DPRD Kukar Awang Yachoub Luthman.

Mengenai adanya tuntutan 2.986 T3D dengan surat pengangkatan (SK) di atas 2008, Awang mengaku menyerahkan itu ke proses hukum.

“Kita hormati gugatan itu. Dengan adanya kepastian hukum nantinya, maka akan memastikan hak dan kewajiban mereka. Kami mendukung proses hukum itu,” katanya.

Rencananya, setelah sidang pada Rabu (7/4) lalu, Pemkab Kukar diberikan waktu dua minggu untuk memutuskan apakah akan membayar tuntutan honorarium 2.986 yang belum dibayar selama 28 bulan sejak diangkat.

“Baru pada keputusan bayar atau tidak. Belum pada nominal dan kapan waktu pembayaran,” ujar kuasa hukum T3D Agus Amri.

Dalam sidang di pengadilan, ATK menuntut Pemkab membayar honor senilai Rp 86,92 miliar. Meski langsung masuk dalam tahap mediasi, ATK yakin memenangkan gugatan ini. (che)